Pemerintah Kota Surabaya menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat terkait rencana penghapusan system Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPBD) zonasi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan penerapan PPBD zonasi selama ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
Meski semua siswa bisa mengakses sekolah negeri, kekurangan yang terjadi setiap tahun yaitu fenomena perubahan Kartu Keluarga (KK) besar-besaran, untuk bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dekat dengan domisili sesuai KK.
Selain itu, adanya zonasi menjadikan tidak adanya persaingan akademis untuk mengejar nilai tertinggi agar bisa bersekolah di tempat favorit.
“Di sini tidak ada persaingan. Akhirnya pintar nggak pintar, nggak mau belajar, nah akhirnya ada image seperti itu, yang penting rumahnya dekat itu (siswa) bisa masuk,” kata Eri dilansir laman resmi Pemkot Surabaya.
Baca juga: Selamat Atas Wisudawan STAI Ali Bin Abi Thalib Angkatan ke-8
Termasuk siswa dengan nilai tinggi, yang tidak bisa masuk sekolah favorit hanya karena lokasi tempat tinggal tidak termasuk dalam zonasi sekolah.
“Bahkan kemari nada yang menyampaikan itu, kemudian ada juga siswa yang sudah merasa belajar dengan baik tapi tidak bisa masuk,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemkot Bersama PGRI Kota Surabaya menyepakati adanya pengurangan kuota PPDB zonasi yang tadinya sebanyak 50 persen menjadi 35 persen.
Pengurangan kuota ini bertujuan untuk menghindari adanya perubahan KK besar-besaran dan agar ada persaingan dari segi akademis antar siswa.
Hingga saat ini, ia Bersama jajarannya di Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Jadi kita tunggu dulu lah, yang sabar. Jadi kalau kita sudah disiapkan kayak apapun kan nanti (melihat) juru teknisnya seperti apa, kan harus mengikuti,” pungkasnya.
Baca juga: Wisuda ke-8, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya Hasilkan 85 Lulusan Berkompeten
(frd)
