Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendesak pemerintah evaluasi layanan konsumsi jamaah haji selama di Tanah Suci.
Hal itu diungkapkan Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Gedung DPR, Jakarta, Senin (01/07/2024).
Menurutnya, banyak laporan jamaah haji yang mengalami diare akibat konsumsi makanan yang tidak layak pada awal ibadah haji.
“Jamaah terkena diare dari embarkasi Solo, Sumbar, Lampung, dan Surabaya akibat konsumsi makanan yang tidak layak pada hari-hari awal,” paparnya.
Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun 2025 Sebanyak 221 Ribu Jamaah
Pemerintah, ungkap Luluk, seperti tidak belajar dari haji tahun 2023 yang tidak memenuhi standar pangan konsumsi.
“Konsumsi bukan hanya gizi dan protein saja, tetapi kelayakan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan,” imbuhnya.
Meski sebelum berangkat jamaah haji dijanjikan makanan dengan cita rasa khas masakan Indonesia, namun banyak jamaah haji yang tidak menyukai makanan karena yang diterima tidak sesuai harapannya.
“Kokinya tidak dari Indonesia melainkan Bangladesh sehingga banyak jamaah yang menolak untuk makan karena tidak suka. Koki Indonesia hanya berjumlah enam orang. Contohnya Tiongkok dan Thailand, mereka kateringnya langsung dari sana sedangkan kita (Indonesia) kalah dari mereka,” kata Luluk dilansir laman resmi DPR RI.
Untuk itu, Pemerintah perlu mengevaluasi operator penyedia konsumsi Indonesia, karena konsumsi merupakan hal penting untuk Kesehatan dan tenaga jamaah.
“Pemilihan rekanan harus sesuai, pemerintah harus transparan Ketika lelang masalah katering,” pungkasnya.
Baca juga: Sebagian Besar Korban Meninggal Dunia di Musim Haji 2024 Tidak Berizin
(frd)
